TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK

Tipe-tipe budaya politik dapat ditinjau berdasarkan:

1. Sikap yang ditunjukan

Pada tipe budaya ini budaya politik dibagi bersifat militan dan toleransi.

Budaya Politik Militan

Yaitu sikap politik seseorang yang menghendaki perubahan atau tindakan secara cepat, jika perlu dengan cara kekerasan. Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya yang mungkin salah.

Budaya Politik Toleransi
Yaitu berpusat pada masalah/ide yang harus dinilai. Selalu membuka pintu untuk bekerjasama.

2. Berdasarkan orientasi politik, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial (parochial political culture) :
    Cirinya :

• - Lingkupnya sempit dan kecil
• - Masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta huruf khususnya petani dan buruh tani.
• - Spesialisasi kecil belum berkembang.
• - Pemimpin politik biasanya berperan ganda bidang ekonomi, agama dan budaya.
• - Masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas.
• - Masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan sistem politik kecil.

2. Budaya Politik Subjek (subject political culture) :
    Cirinya :

• - Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang- undang.
• - Tidak melibatkan diri pada politik atau golput.
• - Masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap sistem politik.
• - Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik, atau output.
• - Rendah dalam input kesadaran sebagai aktor politik belum tumbuh.

3. Budaya Politik Partisipan (participant political culture) :

Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi politik antara lain :

• - Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah.
• - Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat.
• - Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi.

Ciri budaya politik partisipan :

• 1. Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif dalam kehidupan politik.
• 2. Melibatkan diri dalam system politik sangat berarti walaupaun hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu.
• 3. Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan sistem politik.
• 4. Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input maupun output bahkan posisi dirinya sendiri, dll.

Menurut Moechtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik :

• a. Model masyarakat demokratis industrial yang terdiri dari aktivis politik, kritikus politik. (identik dengan budaya politik partisipan).
• b. Model sistem politik otoriter rakyat sebagai subjek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan pemerintahan (identik dengan budaya politik subjek).
• c. Model masyarakat sistem demokratis pra–industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup, kontak politik sangat kecil, (budaya politik parokial).

Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik negara patrimonialistik adalah :

• a. Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-temannya.
• b. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.
• c. Rule of Law lebih bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man)
• d. Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.

Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah :

• a. proyek di pegang pejabat.
• b. promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku (surat sakti).
• c. anak pejabat menjadi pengusaha besar, memanfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan istimewa.
• d. anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik.

Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, kita dapat mengukurnya melalui beberapa dimensi yaitu:

• 1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya. Pengetahuan ini seperti sejarah, letak geografis, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara, dll.
• 2. Pemahaman masyarakat tentang struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
• 3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan. Hal ini meliputi masukan opini dari masyarakat dan media kepada pemerintah.
• 4. Sejauh mana partisipasi politik masyarakat dalam bernegara. Hal ini penting untuk mengetahui hak dan kewajibannya.

Karikatur realitas politik (dok: inilah.com)

Budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah budaya politik campuran, artinya gabungan dari ketiga tipe budaya politik di atas. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa ciri dari masyarakat Indonesia seperti adanya sub-budaya yang beraneka ragam, hal ini karena Indonesia memiliki budaya sendiri sendiri. Selain itu kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih kuat ikatan primordial yang dikenali melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan.

Nazarudin Samsudin menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhinneka Tunggal Ika.